Kesbangpol Sumedang Gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menggelar Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bertempat di kantor Kesbangpol pada hari Kamis, 11 Februari 2021.

Kegiatan dihadiri oleh secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Drs. Herman Suryatman, Inspektur Kabupaten Sumedang, Drs. Subagio, M.Si dan Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), H. Usep Aziz Solehuddin perwakilan dari organisasi Masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dokumentasi Foto bersama di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang

Adapun beberapa acara yang dilaksanakan pada kegiatan tsb diantaranya Pernyataan Zona Integritas Bebas KKN dan Penandatanganan Program Piagam Percanangan Zona Integritas Menuju Bebas KKN di Lingkungan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si. mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagian bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Selain itu dalam rangka memenuhi indikator utama program pencegahan korupsi kantor Kesbanpol Kabupaten Sumedang terus berupaya memenuhi 6 unsur indikator penunjang diantaranya 1) Rekrutmen seacra terbuka 2) Mekanisme Pengaduan Masyarakat 3) E-Procurement 4. Pengukuran Kinerja Individu 5, Keterbukaan Informasi Publik dan 6. Sistem perningkatan pengawasannya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Sumedang, Drs, Herman Suryatman memberikan apresiasi kepada Kantor Kesabngpol Kabuaoten Sumedang yang telah melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integrasi.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa zona integritas ialah reformasi birokrasi di tingkat unit kerja yang tujuannya mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efesien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tsb terdapat 6 area perubahan diantaranya: 1) manajemen perubahan 2) Perubahan Tata Laksana 3) Penataan Sistem Manajemen SDM 4) Penguatan Akuntabilitas 5) Penguatan Pengawasan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, ungkapnya.

(Sumber: akun IG: @ kesbangpol_sumedang)